Tuesday, February 12, 2008

In Memoriam: Soeharto

(A Decent Proposal to The First Family)



Gedung itu sudah tua. Ruang yang akan saya tuju ada di lantai atas. Saya harus menapaki anak tangga yang cukup banyak. Kemudian berjalan di koridornya yang hanya diterangi lampu secukupnya. Lalu saya pasti akan tiba di depan pintu yang terbuka. Berhadapan dengan seseorang di belakang meja. Beberapa menit kemudian, urusan saya akan segera beres.

Begitu lah salah satu rutinitas saya setiap awal bulan tatkala masih kuliah dulu. Yakni tetek-bengek yang tidak terlalu bertele-tele dalam mencairkan beasiswa Supersemar, beasiswa dari yayasan yang didirikan almarhum Soeharto. Dulu, selama dua tahun di awal kuliah saya menerima beasiswa yang saya sudah lupa jumlahnya. (Mungkin Rp25 ribu per bulan, manakala uang asrama saya kala itu Rp50 ribu per bulan. Jadi sebuah jumlah yang lumayan). Dan, mengenang mantan Presiden Soeharto yang baru saja berpulang, tak bisa tidak, memori rutinitas yang simpel itu muncul lagi.

Rutinitas itu saya sebut simpel, karena memang begitu lah adanya. Prosesnya sangat sederhana. Saya hanya akan datang kepada petugas kemahasiswaan yang mengurusnya. Menunjukkan tanda pengenal, dan bila dana beasiswa itu sudah turun, pasti akan cair tanpa banyak cincong. Sesekali muncul keterlambatan. Tetapi itu terjadi karena dananya dari pusat memang belum turun. Bukan karena kami, para penerima beasiswa itu, sengaja dipersulit.

Sifat beasiswa yang simpel sudah terlihat sejak proses awal. Di papan pengumuman tertempel secarik kertas tentang adanya beasiswa –diapit oleh berbagai pengumuman beasiswa lainnya. Syaratnya sangat sederhana; Indeks Prestasi Kumulatif tidak lebih rendah dari 2,5, dan surat keterangan tentang pekerjaan orang tua.

Di kampus kami di Bandung beasiswa Supersemar itu tampaknya sudah berpuluh tahun tersalur. Itu sebabnya setiap kali pengumuman semacam itu muncul, tak terasa ada kejutan lagi. Apalagi ia dijejerkan pula dengan pengumuman penyaluran beasiswa lain dari institusi lain; mulai dari perusahaan X, dari institut Y, dari Bank Z dan seterusnya. Nominal beasiswa jenis ini umumnya lebih besar.

Tatkala saya memasukkan lamaran untuk menerima beasiswa itu, prosesnya pun berlangsung 'dingin.' Berkas-berkas lamaran begitu saja kami tumpukkan di meja seorang anggota staf administrasi sambil sedikit basa-basi. Si petugas itu, yang selalu berseragam safari warna biru menjurus abu-abu dan pekerjaannya all round –mulai dari menyiapkan kopi bagi para dosen, memfotokopi dokumen, menempelkan jadwal kuliah dan sebagainya-- mencandai kami yang menyerahkan berkas dengan mengatakan, “Ngke urang dibagi nteu? (Entar, saya dibagi nggak?).” Seolah dia sangat yakin bahwa kami akan lolos jadi penerima beasiswa. Kami yang rata-rata masih satu tahun di bangku kuliah hanya bisa tersenyum dan mengangguk, kemudian pamit dengan mengucapkan nuhun.

Keyakinan si petugas bersafari abu-abu ternyata memang benar-benar terjadi. Bahwa kebanyakan kami yang mengajukan lamaran, lolos untuk menerima beasiswa itu. Tampaknya memang begitu lah selalu yang menyebabkan si bapak bersafari abu-abu itu sudah bisa meramalkannya. Secara ajek dan berkelanjutan, selalu saja beasiswa itu mengalir kepada para mahasiswa yang membutuhkannya di kampus kami itu. Yakni para anak pegawai negeri rendahan, para anak petani, para anak nelayan yang kebanyakan dari pelosok berbagai daerah.

Dan karena pengambilan beasiswa itu bukan di bagian kemahasiswaan Fakultas, melainkan di Universitas, maka urusan cair-mencairkan beasiswa bukan lagi urusan si petugas bersafari abu-abu tadi. Jadi sampai sekarang saya masih menyesal, belum sempat mentraktir beliau karena urusan beasiswa Supersemar.

Begitu simpelnya cara mengurusnya, sehingga kadang-kadang saya tak habis pikir membaca banyak keluhan tentang panjang dan berbelitnya urusan birokrasi di Tanah Air kita. Kenapa dalam urusan cair-mencairkan beasiswa ini proses bisa demikian sederhana, tetapi dalam urusan-urusan lain tidak? Padahal, diantara para pembuat kebijakan di jajaran birokrasi itu, pasti lah banyak yang sudah pernah mengecap nikmat dan mulusnya menerima beasiswa Supersemar. Tidakkah mereka, sedikit saja, terkenang dan tersentuh akan pengalaman yang menyenangkan itu? Atau kah karena urusan beasiswa ini hanya receh belaka, sehingga ia jadi lancar, sedangkan yang mereka urus di birokrasi itu jumlahnya miliaran dan triliunan sehingga perlakuannya pun harus berbeda?



DUA

“Pak Harto itu banyak jasanya lho, meskipun kesalahannya pun banyak juga.” Itu adalah komentar Gus Dur dalam sebuah episode Kick Andy di Metro TV, beberapa waktu lalu. Komentar itu segera mendapat aplaus ramai sekali dari para hadirin yang menontonnya. Saya yang menyakiskannya lewat layar kaca, juga ikut tertawa akan ekspresi Gus Dur tatkala mengatakannya.

Bagi orang-orang segenerasi saya, memang susah mengelak bila diminta menyebut satu per satu jasa alm Soeharto. Bukan hanya karena kita mengalami langsung jasa-jasa itu, melainkan juga karena sejak kecil, sejak masih bisa baca-tulis, kita sudah 'diajarkan' bahkan menjurus 'didikte' tentang arti besar peranan alm Soeharto.

Saya masih ingat tatkala dulu, tak jauh dari rumah kami di Sarimatondang nun tak ada di peta, sebuah SD Inpres mulai dibangun. Berduyun-duyun kami anak-anak mendatangi dan menonton para tukang yang mengerjakannya. Di sekitar SD yang akan dibangun itu, sudah berdiri lima SD yang keseluruh bangunannya terbuat dari kayu dengan lantai semen seadanya. Sedangkan SD Inpres itu hadir dengan bangunan setengah tembok, lengkap dengan kamar mandi. Bangunannya yang berbentuk L –bukan seperti barak memanjang sebagaimana SD yang sudah ada-- juga menakjubkan kami. Dan yang lebih memunculkan kekaguman adalah tiang bendera yang juga didirikan di lapangan di depannya. Terbuat dari besi, tiang itu ada kerekannya. Seperti tiang bendera yang tiap kali kami saksikan pada 17 Agustusan di televisi. Ia berbeda dengan tiang bendera SD yang sudah ada, yakni hanya bambu panjang yang ditancapkan begitu saja....

SD Inpres itu jadi sekolah idola baru. Para orang tua tak sungkan-sungkan mendaftarkan anaknya ke sekolah itu, terutama mereka yang tinggal dan bekerja di perkebunan tak jauh dari kampung kami. Sayup-sayup terdengar juga julukan bahwa ini adalah SD sumbangan Presiden. Rasa senang di hati para warga tak bisa disembunyikan. Mungkin mereka berpikir, akhirnya kampung kami itu mendapat perhatian juga dari Presiden.

Presiden? Ya, Presiden. Dalam ingatan masa kecil –yang juga mungkin salah-- sangat jarang saya mendengar ada orang-orang di kampung kami yang menyebut Soeharto dengan sebutan Pak Harto. Baik orang tua, apalagi anak-anak di kampung kami, bila menyinggung tentang beliau pasti menyebutnya dengan lengkap: Presiden Soeharto. Kalau seorang anak kecil, misalnya, ditunjukkan foto beliau lengkap dengan peci dan senyumnya yang khas, lantas ditanya, siapakah ini? Jawabannya pasti: Presiden Soeharto. Jika di dalam kelas, ibu atau bapak guru bertanya, 'Siapakah Presiden Indonesia?' Jawabannya jelas: Presiden Soeharto (bukan Pak Harto apalagi Soeharto).

Di rumah kami, sebuah rumah tangga desa biasa dan yang kebetulan dihuni oleh ayah-ibu yang dua-duanya bekerja sebagai guru yang pegawai negeri, aroma penghormatan terhadap Soeharto sebagai presiden lebih terasa lagi. Memang ayah saya tak sampai memampangkan foto Presiden dan wakilnya di dinding rumah –seperti banyak juga dilakukan di rumah-rumah lain. Namun tiap kali Soeharto muncul di TVRI –di acara Dunia Dalam Berita atau Siaran Berita yang jam 19:00-- tak bisa diganggu gugat, semua akan terdiam mendengar dan menyimak apa yang ia ucapkan.

Yang mungkin lucu bila diceritakan lagi di masa sekarang adalah ketika ibu, yang guru SD itu, mengikuti Penataran P4. Ia sangat bersemangat. Dan itu benar-benar bisa saya rasakan karena ketika itu saya sudah duduk di kelas satu SMP. Selain karena ia mungkin terbebas dari rutinitasnya mengajar –karena penataran itu dilaksanakan di sebuah aula perkebunan-- saya mendapat kesan ibu mendapatkan banyak pengalaman baru dalam penataran itu. Maklum saja, selama penataran ia berinteraksi dengan puluhan bahkan ratusan guru-guru lain dari desa lain. Belum lagi para widyaswaranya yang didatangkan dari kota.

Pagi-pagi sekali ibu sudah bersiap-siap dengan pakaiannya yang rapi, lebih rapi dari biasanya. Siang hari ketika ia sudah tiba di rumah dan kami makan bersama, tak henti-hentinya ia bercerita tentang apa yang dialaminya dan apa yang dipelajarinya selama penataran itu. Aneh juga, gumam saya dalam hati. Kami anak-anaknya ia petuahi tentang Pancasila, tentang butir-butirnya dan tentang pepatah-petitih dari berbagai khasanah budaya yang dipergunakan kala penataran, berikut contoh-contoh praktis penerapan Pancasila, sambil kami makan siang. Ayah saya yang biasanya pulang agak sore karena ia mengajar di sebuah SMP yang lumayan jauh dari kampung kami, tak ketinggalan terkena 'pengaruh' P4-nya. Seperti kaset yang diputar ulang, ibu pun kemudian menceritakan apa yang sudah ia ceritakan kepada kami tadi di meja makan. Tak kurang dari dua pekan (atau lebih?) dia seperti itu. Dan, siapa bilang Pancasila itu bukan sesuatu yang asyik untuk diperbincangkan?

Manakala Pemilu tiba, keriuhan lain juga muncul di kampung kami. Presiden Soeharto jadi idola lagi, jadi bahan perbincangan lagi. Spanduk-spanduk bergambar beringin muncul dimana-mana. Juga poster beraneka ukuran, tertempel di tiap rumah –ya, tiap rumah, tak boleh ada yang terlewat-- bergambar beringin. Kami anak-anak SD, sampai hafal bagaimana menggambar beringin, dengan juntaian akar dari daun-daunnya. Jika ‘petugas’ meminta kami anak-anak membantunya menempelkan gambar-gambar beringin dari satu rumah ke rumah lain, alangkah senang hati kami.

Kalau dilihat dari kaca mata zaman sekarang, memang wajar juga gambar beringin itu jadi populer. Di banding tanda gambar dua partai lainnya kala itu, gambar beringin lebih mengundang keceriaan. Warna-warni kuning dan hijaunya cocok dengan selera norak anak kampung seperti kami. Begitu juga cara menggambarnya. Tinggal membuat lengkung setengah lingkaran di atasnya, lalu membuat lekak-lekuk beberapa buah, sudah jadi lah gambar beringin itu. Yang agak susah adalah menggambar kapas dan padi yang melingkar di seputar beringin. Tetapi yang paling penting, kan gambar beringinnya?

Apalagi sebuah lagu yang sangat populer hampir setiap hari terdengar dinyanyikan, yakni lagu yang syairnya meminta agar dalam menusuk tanda gambar (beringin) harus tepat di tengah:

Unang tarpinggir panusukna
unang tarpinggir panusukna
ikkon toho di tonga-tonga da inang

(Jangan terlalu kepinggir menusuknya
jangan terlalu kepinggir menusuknya
harus tetap di tengah-tengah, ibu)


Golkar kala itu memang bernomor dua. Diapit oleh PDI dan PPP. Tak mengherankan bila lagu itu menganjurkan agar menusuk tepat di tengah-tengah, jangan sampai ke pinggir. Sebab Golkar lah memang yang berada di tengah.

Ketika hari H Pemilu itu berlangsung, sudah bisa dipastikan 100% suara adalah untuk golongan beringin. Sebuah pesta bagi kemenangan yang sudah diramalkan. Ayah dan ibu biasanya senang menjurus bersyukur tiap kali ada kemenangan 100% itu.



TIGA

Sepuluh tahun kemudian, sebuah pengalaman yang mengejutkan membawa saya membuka kemungkinan melihat wajah Soeharto yang lain. Di Bandung setelah beberapa tahun saya menjalani kuliah, seorang pemuda, dengan rambut awut-awutan hadir dalam pergaulan kami, sekelompok mahasiswa yang kerap bersama. Sesungguhnya kami tak terlalu akrab dengan dia. Tetapi persinggungan dalam berbagai aktivitas sebagai mahasiswa membuat, tak boleh tidak, sesekali berbincang dan mengenalnya lebih jauh.

Si anak muda itu, yang kuliah di fakultas lain di kampus kami, tak pernah menunjukkan respeknya sedikit pun terhadap Soeharto. Kadang-kadang hal itu ia tunjukkan dengan selugas-lugasnya. Bukan hanya dari cara dia membicarakannya. Tetapi bahkan dari mimik wajahnya. Tak ada yang benar di matanya tentang sang Presiden. Soeharto lah yang menyebabkan korupsi merebak dimana-mana. Soeharto membesarkan saudagar-saudagar yang menyebabkan kesenjangan makin melebar. Soeharto menyebabkan petani terpinggirkan, lahan mereka dirampas dan para petani terlempar jadi pengabdi sektor industri yang rakus. Soeharto menyebabkan ribuan, bahkan ratusan ribu orang kehilangan orang-orang terkasih yang dicap sebagai komunis. Soeharto menyebabkan banyak orang mati secara perdata. Soeharto menyebabkan tanah kita tergadai kepada perusahaan asing. Dan banyak lagi kejelekan lain tentang Soeharto.

Tak sampai seperempat jam bersama si pemuda itu, kita pasti sudah bisa merasakan aroma menyebalkan. Bukan hanya karena kata-kata yang ia lontarkan, tetapi lebih karena aroma tubuhnya yang menyebabkan kita menduga ia pasti berminggu-minggu tak menggunakan sabun. Matanya kuyu mungkin karena sering kurang tidur. Pandangan matanya selalu gelisah seakan-akan banyak mata mengawasinya.

Satu-satunya yang menarik dari pemuda si mata kuyu ini adalah sikap konsistennya. Ia tahu semua orang tak setuju padanya, tetapi ia tak pernah merasakan itu sebagai beban. Ia bisa dengan cepat menangkal setiap kritik, dengan mengutip buku-buku hebat, membeberkan kenyataan-kenyataan pahit secara meyakinkan –entah karena ia mengalaminya atau memang ia kutip dari studi-studi eksklusif yang ia peroleh dari sumber-sumber yang hanya ia sendiri tahu.

Lambat laun, di mata saya, dekat-dekat dengan si mata kuyu adalah sebuah ketegangan oleh berbagai perasaan. Sebal oleh bau badannya yang auzubillah. Takut, karena khawatir terpengaruh oleh pandangan-pandangannya yang sangat radikal menurut kacamata mahasiswa 'baik-baik.' Namun pada saat yang sama tertarik menjurus terpesona oleh ulasan-ulasannya yang berani, telanjang dan pada saat-saat tertentu memang menghadirkan simpati bahkan iba.

Bagaimana tidak. Belakangan dari seorang teman akrabnya yang mencap si mata kuyu itu sebagai 'si sinting,' saya tahu bahwa dulunya si mata kuyu adalah mahasiswa 'baik-baik' juga. Kampungnya ada di pesisir Sumatera Utara. Ia datang dari keluarga pegawai negeri dan merantau menjadi mahasiswa ke Bandung dengan cita-cita yang dipompa oleh orang tuanya –menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Dorongan cita-cita itu lah yang membawanya belajar lebih keras dibandingkan kawan-kawannya. Dan belajar dalam kamus dia, ternyata jauh melampaui belajar dari yang dipahami oleh mahasiswa kebanyakan. Sebagai orang yang tertarik dengan sosiologi dan pembangunan, di waktu senggang ia jelajahi pelosok-pelosok sampai jauh meninggalkan Bandung. Ia bicara dengan petani. Ia bicara dengan nelayan. Ia bicara dengan tukang becak. Ia bicara dengan pemulung.

Kalau ada kata-kata bijak mengatakan kita adalah dengan siapa kita bergaul, si mata kuyu akhirnya menjadi orang yang benar-benar merasakan bagaimana hidup sebagai orang yang terpinggirkan. Ia menyaksikan tanah-tanah yang terenggut tanpa ganti rugi sewajarnya. Ia mendengar tangis keluarga yang kehilangan nafkah karena warungnya yang digerebek tramtib. Ia ikut makan bersama orang-orang tua yang masih mengalami kelamnya menjalani hidup dengan status tapol. Dan, lambat laun ia agaknya mengidentifikasi diri menjadi bagian dari orang-orang tempatnya melabuhkan simpati itu. Ia temukan arti pencarian cita-citanya 'menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa' dengan menjadi pembela dan artikulator orang-orang yang terpinggirkan ini.

Saya akan berbohong bila tidak berterimakasih pada si pemuda kuyu. Sebab, di kemudian hari, hampir semua yang dikatakan si mata kuyu itu terpampang dengan jelas lewat liputan koran-koran yang mulai menikmati kebebasannya. Si mata kuyu telah membuka jalan bagi saya untuk melihat kenyataan lain. Yakni ketika saya menganggap kesibukan 'pembangunan' itu adalah luhur dan pasti dikerjakan oleh orang-orang yang berniat luhur pula, ternyata di sana-sini diisi juga oleh tangan-tangan kotor bahkan dengan niat kotor. Kadang-kadang, saya malah sering berpikir, jangan-jangan pembangunan itu sendiri bukan lagi sesuatu yang luhur. Jangan-jangan dalam dirinya sendiri pembangunan itu sudah mengandung sesuatu yang berlawanan dari kata pembangunan, yang destruktif, yang merobohkan bahkan merusak.

Bagi si mata kuyu, di belakang semua ini ada Soeharto yang jadi arsiteknya dan sutradaranya. Kalau bagi kebanyakan orang Presiden Soeharto bermetamorfosis menjadi Pak Harto, sesuatu yang lebih personal, lebih dekat, diperlakukan dengan mikul duwur mendem jero, bahkan kadang-kadang juga jadi can do no wrong, metamorfosis pandangan si mata kuyu bergerak ke arah sebaliknya. Segala-gala yang jelek dalam pembangunan jadi identik bukan lagi hanya dengan Soeharto tetapi dengan semua yang berbau Soeharto. Bukan hanya Soeharto yang jadi musuhnya. Tetapi Soehartoisme dengan segala definisinya yang tidak jelas.

“Apa kau tidak merasa bersalah?” tanya saya, ketika suatu ketika melihat dia menikmati semangkuk mi instan di warung dekat kampus. Ia pencinta berat mi instan dan itu lah satu-satunya makanan yang bisa ia terima tanpa banyak tanya.

“Tentang apa kita bicara ini?,” Ia memandang saya dengan serius.

“Kau benci Soeharto, tetapi kau senang sekali makan mi instan. Kau benci sama kroninya Soeharto, tetapi kalau bukan karena mereka, kita belum tentu bisa menikmati mi instan semurah ini,” kata saya.

Ia terdiam sejenak. Tetapi setelah itu saya melihat sinar matanya mulai berkilat, pertanda mesiu diskusi sudah mulai ia siapkan. Buru-buru saya kabur karena takut akan tertahan di warung itu mendengar ia menceramahi saya.



EMPAT

Apa yang benar dan apa yang salah dari tindakan-tindakan Soeharto? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tak kan pernah tuntas terjawab.

Beberapa hari setelah mantan Presiden itu berpulang, seorang perempuan diwawancarai di televisi. Dia kira-kira berkata begini. Soeharto itu Pemimpin Besar. Seseorang dikatakan sebagai Pemimpin Besar karena ia harus mengambil tindakan-tindakan besar. Karena itu pula ia berisiko melakukan kesalahan besar. Soeharto, menurut dia, adalah Pemimpin Besar yang telah menunjukkan kepemimpinannya. Bila pun ia melakukan kesalahan, itu adalah konsekwensi dari tindakan-tindakan besarnya. Karena itu, wanita itu mengatakan dirinya telah menganjurkan putra-putri mantan Presiden itu agar membersihkan nama ayah mereka. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dilakukannya menghapus tindakan-tindakan besar (dan benar) yang telah dilakukannya.

Wanita itu bernama Retnowati Abdulgani―Knapp. Dia lah yang menulis biografi Soeharto paling mutakhir, Soeharto: The Life and The Legacy of Indonesia's Second President. Komentarnya yang saya kutip itu mungkin tidak persis demikian. Maaf. Tetapi begitu lah kira-kira intinya. Dan, siapa pun, saya kira, dapat memaklumi komentar itu. Pernyataan sejenis itu bukan hal asing. Banyak orang, entah itu pakar, entah itu awam, pernah terdengar mengatakan hal yang sama.

Saya kira tiap kita pernah jadi pemimpin. Entah itu pemimpin di rumah tangga, di kelompok studi sewaktu sekolah menengah atau ketika kuliah, di rombongan darmawisata pengajian atau paduan suara gereja, bahkan sewaktu wakuncar rame-rame ke asrama perempuan tempat pacar kita bermukim. Karena itu, sedikit banyak kita dapat menyelami apa nuansa yang ingin dtunjukkan Retnowati lewat komentarnya. Bahwa tiap orang yang pernah jadi pemimpin pasti ingat bahwa ada saat-saat tertentu ketika dirinya dihadapkan pada sesaat yang sangat singkat untuk memilih satu diantara dua jalan yang kita kira sama-sama benar, tetapi sesungguhnya pasti ada satu yang salah.

Dari sudut pandang ini sangat manusiawi jika Soeharto melakukan kesalahan dalam tugasnya. Dengan sedikit imajinasi saja, akan dapat terbayangkan berapa ribu bahkan berapa juta kali, dalam sekian puluh tahun menjabat sebagai Presiden, Soeharto dihadapkan pada situasi seperti itu. Kita juga dapat mencoba mereka-reka berapa banyak kerabat, sohib, teman seperjuangan, kolega bahkan orang-orang yang ia kasihi, yang akhirnya menjauh darinya akibat keputusan yang diambilnya, walau pun pada saat yang sama, mungkin banyak juga orang yang baru dikenalnya, orang yang melihat ‘peluang,’ lantas merapat kepadanya.

Satu contoh yang dramatis, misalnya, seperti yang diakui Soeharto sendiri dalam bukunya, Soeharto, Ucapan, Pikiran dan Tindakan, adalah ketika ia merestui ‘Petrus.’ Jika kita mau sedikit saja menempatkan diri pada situasi saat itu, mungkin akan dapat kita bayangkan bagaimana kira-kira berkecamuknya pertentangan batin dalam hati beliau saat mengambil keputusan itu. Apakah mungkin beliau begitu saja, dengan mulus dan tanpa keragu-raguan menetapkan sesuatu kebijakan yang menyebabkan banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, sebejat apa pun kelakuan orang-orang yang mereka cintai itu? Pasti lah ada pertentangan batin.

Suatu kali di tahun 1972 terjadi krisis beras yang diduga diakibatkan salah urus oleh Bulog. Harga beras naik akibat pasok yang minim sementara Bulog tak juga mengadakan pembelian. Sampai-sampai ada perkiraaan kala itu beras harus diimpor setidaknya satu juta ton untuk memenuhi kebutuhan.

Terhadap kasus itu, Soeharto pasang badan membela aparaturnya. Ia mengatakan dirinya lah yang salah kalau memang ada yang disalahkan. Dan atas sikap itu, harian Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis yang gencar memberitakannya, memberi acungan jempol kepada Soeharto walau pun berminggu-minggu sebelumnya dalam soal proyek Taman Mini Indonesia Indah, harian itu tanpa tedeng aling-aling mengeritik Ibu Tien. Indonesia Raya dalam tajuknya menulis begini:

Jika dicari-cari yang salah dalam masalah harga beras, maka saya lah orang yang paling salah, kata Presiden Soeharto dengan dada lapang dan jiwa kesatria. Sikapnya serupa ini tentu patut dihargai dan cocok sudah dengan sikap yang harus diambil pemimpin. Sikap serupa ini berbeda, umpamanya, dengan sikap petugas-petugas yang memikul tanggung jawab sehai-hari di Bulog, yang sampai kini belum seorang pun berani mengaku bahwa mereka yang salah urus.

(Tajuk Rencana Harian Indonesia Raya, 8 Desember 1972).


Kalau dilihat dari sisi ini, bukan hanya memahami, tetapi orang pun bersimpati pada posisi almarhum sebagai Presiden dan sebagai Pemimpin Besar. Apalagi bila kita membayangkan bahwa ketika Soeharto di tahun 1965 itu terseret memasuki kancah politik, ia tampaknya merupakan satu-satunya alternatif diantara jenderal lain, seperti pengakuan aktivis 66, Arief Budiman dalam wawancara dengan Tempo. Soeharto kala itu, menurut dia, merupakan jenderal yang ‘paling tidak berpolitik’ dibanding jenderal lain. Dan karena itu lah mahasiswa mendukungnya.

Tetapi itu hanya satu sisi. Pada saat yang sama tentu mata juga tak bisa tertutup melihat sudut pandang yang lain, yakni sudut pandang mereka yang jadi korban atau merasa diri korban. Hal ini saya sadari ketika dalam kongkow-kongkow secara lesehan pada sebuah acara keluarga beberapa waktu lalu, seorang kenalan dari Magetan berkata kepada saya bahwa memaafkan Soeharto mungkin urusan yang sangat mudah bagi kita, yang tidak merasa ada kaitan apa-apa dengan kebijakan almarhum. Tetapi bagaimana dengan mereka yang merasakan langsung akibat dari kebijakan itu? –terlepas dari apakah Soeharto dengan sengaja atau tidak menujukan kebijakannya kepada si korban. Pasti lah tak bisa melupakannya dalam waktu sekejap.

Bagaimana dengan orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang dicap ‘Tapol’, yang merasa dirinya ‘dibunuh’ secara perdata? Mereka yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri karena dihantui rasa takut dan trauma? Mereka yang dibungkam ketika menyuarakan ketidakadilan dan bahkan ada yang hilang tak tentu rimbanya?

Dan orang yang jadi korban, atau merasa dirinya korban seperti ini, jumlahnya banyak. Mereka bukan hanya berada dalam satu generasi, sebab Soeharto berkuasa 30 tahun lebih. Dalam lebih tiga dekade itu, korban atau yang merasa dirinya korban, bertebaran pada tiap lapisan generasi; mulai dari generasi Petisi 50, generasi Malari, generasi 78, bahkan generasi 98. “Maka kalau Bung Wajah Lancip tetap getol memperjuangkan agar ada pengadilan untuk kejahatan Soeharto dan kroni-kroninya, itu juga manusiawi Mas,” kata si kenalan dari Magetan, yang notabene pernah menikmati yang enak-enak semasa Orde Baru, karena ia dulu pegawai di sebuah BUMN yang basah di Jakarta. Si Wajah Lancip yang ia maksudkan adalah seorang eks aktivis mahasiswa yang hingga kini tak pernah mundur setapak pun akan sikapnya untuk menuntut agar Soeharto dan kroninya diadili.

“It’s oke ada yang bisa memaafkan Soeharto karena merasa telah ikut merasakan jasanya. Tetapi bagaimana dengan korban-korbannya? Mereka itu juga rakyat Indonesia, lho,” kata kenalan dari Magetan itu.



LIMA

“Jadi, Bapak tidak setuju kalau Pak Harto dimaafkan?”

Penjual tahu goreng di dekat Rumah Sakit itu bertanya kepada saya dengan gemas. Rumah Sakit itu tak jauh dari tempat saya bekerja. Di kala istirahat, saya sering mengaso di sana, sambil mencomot beberapa potong tahu dan tempe goreng serta memesan gado-gado lontong di sebelahnya. Hari itu, karena hujan turun deras, saya berteduh, duduk dan mengobrol dengan mereka. Tidak banyak pembeli di hari hujan begini. Dan penjual tahu goreng itu mengisi waktu dengan bercakap-cakap tentang alm Soeharto. Saya baru saja menceritakan pendapat kenalan dari Magetan itu. Dan rupanya dari cerita saya, ia mencap bahwa saya termasuk orang yang tidak setuju Soeharto dimaafkan.

“Apa alasan Bapak sehingga Pak Harto tidak perlu dimaafkan?” ia seakan mendesak saya.

Penjual tahu goreng ini rupanya pengagum Soeharto. Menurut dia, seumur hidupnya, ia akan mengenang Soeharto sebagai Presiden yang paling berjasa. Sebab, di zaman Pak Harto lah ia bisa membangun rumahnya di Cirebon sehingga full beton (ia selalu mengatakan Soeharto dengan Pak Harto) karena pada waktu itu lah harga semen terjangkau oleh penjualan tahu gorengnya. Sekarang, boro-boro beli semen. “Kedelai pun hilang,” katanya, sementara kalau harga tahu gorengnya dinaikkan, pelanggan mencak-mencak.

“Apa jawaban saya penting, Pak? Apa omongan orang kecil seperti kita bakal ada yang dengar?” tanya saya kepadanya.

“Bukan begitu. Saya pengen tahu saja. Kasihan itu orang tua. Sampai matinya ia tidak diikhlaskan. Apa sih dosa Pak Harto itu menurut Bapak? Kok Bapak tidak setuju beliau dimaafkan?” Penjual tahu goreng itu masih menunjukkan wajah penasarannya menunggu jawaban saya.

Bah, ngeri kali Pak Tahu Goreng ini. (Sesekali menggerutu dengan logat Batak dalam hati enak juga). Saya sudah beli tahu gorengnya beberapa biji, tapi hanya karena numpang duduk berteduh di samping warungnya, saya jadi kebagian pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti ini.

“Untuk apa Bapak menanyakan ini sih? Kok sepertinya Pak Harto itu dekat banget sama Bapak. Kayak bapak ini saudaranya saja,” kata saya, berusaha bercanda.

“Emang saya sodaranya Pak. Sodara sebangsa dan setanah air....” kata dia sambil terkekeh. Tetapi sejurus kemudian dengan mimik yang sangat sangat sangat serius ia merendahkan suaranya dan dengan nada kebijaksanaan seorang tua ia bercerita tentang keberhasilan era yang sudah lalu itu. “Coba lihat, Pak,” katanya sambil telapak tangan kirinya terbuka, sementara telunjuk tangan kanannya bersiap menghitung anak jari tangan kirinya satu persatu bagaikan akan menghitung keberhasilan era Soeharto.

Menurut Pak Tahu Goreng itu, di zaman Soeharto harga barang-barang tidak berubah-ubah dengan cepat. Juga tidak ada ‘perang saudara.’ Sekolah murah. Beli minyak tanah tidak perlu antri dan tidak ada tukang tahu goreng yang bunuh diri karena kedelai menghilang. Tidak ada banjir lumpur yang bukan hanya menenggelamkan rumah, tetapi menenggelamkan kota.


“Jadi, coba Bapak tunjukkan, dimana sih kegagalan Pak Harto?” Pak Tahu Goreng membungkukkan badannya tetapi wajahnya mendongak ke arah saya. Matanya tajam memandang mata saya. Jadi ingat cara para sales asuransi ketika meyakinkan calon nasabahnya. Dan, cara terbaik untuk menjawab pertanyaan dari seseorang yang sudah punya jawabannya seperti ini adalah dengan diam dan tersenyum.

“Wah, hujan ini kayaknya bakal tak berhenti sampai nanti malam. Saya harus bekerja nih Pak. Lain kali kita sambung obrolannya,” kata saya sambil berdiri, bersiap-siap meninggalkan si Pak Tahu Goreng. Setelah membayar apa yang telah saya makan, saya berlari menerobos hujan. Sekilas saya melihat si Pak Tahu Goreng tersenyum. Dalam hatinya mungkin ia berkata, ‘nah, tahu rasa lu, brani-brani ngobrol soal Soeharto sama rakyat kecil.’




ENAM

Kalau di zaman Soeharto 'apa-apa' semuanya murah, tentram sentosa seperti lukisan bergambar dangau di tepi danau yang dijajakan pelukis amatir di pinggir jalan, mengapa Soeharto akhirnya turun? Mengapa 'macan asia' ini jadi bahan olok-lok bahkan diantara negara tetangga? Seperti bisul yang tidak tiba-tiba menggelembung, semuanya pasti ada akarnya.

Lima belas tahun lalu saya membeli sebuah buku di toko loak. Judulnya, Behind the Myth, Business, Money and Power in Southeast Asia. Tebalnya 275 halaman. Sampulnya bergambar dua foto yang mirip kartu pos. Yang satu menunjukkan sawah dan petani menanam padi. Gambar satu lagi menunjukkan gedung-gedung pencakar langit.

Buku itu terbit pertama kali tahun 1989. Penulisnya James Clad, pernah menjadi wartawan Far Eastern Economic Review. Persis seperti judul bukunya, James Clad menceritakan tentang bagaimana bisnis, uang dan kekuasaan saling kait-mengait di Asia Tenggara. Indonesia mengambil banyak porsi dalam buku itu selain Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Dalam buku itu Clad antara lain mengatakan walau pun dari luar tampak ada pasar bebas yang bekerja di kawasan Asean, itu sebenarnya hanya lah mitos. Sebab di belakangnya ada sistem yang tak terlihat, yakni sistem favoritisme. Dewasa ini di Indonesia, yang seperti ini lazim disebut KKN.

Lebih lanjut Clad mengemukakan bahwa kalau pun perekonomian di kawasan Asia Tenggara terlihat megah, gemerlap (glitter), itu sebenarnya semu. Sebab negara-negara itu bisa begitu bukan karena kemampuan sendiri, melainkan dibangun di atas fundasi yang rapuh. Yakni hasil dari siraman modal dari luar (negeri), teknologi dari luar, manajemen dari luar dan bahkan pasar dari luar. Sekali faktor-faktor yang di luar kendali ini goyah, goyah pula lah kegemerlapan itu.

Dilihat dari kacamata sekarang, isi buku ini mungkin tak terlalu menarik lagi karena semuanya sudah jelas dan akibatnya pun sudah jelas. Tetapi kalau membayangkan bahwa penulisnya mengerjakan buku itu di awal tahun 1980-an, tatkala ekonomi di Asean, khususnya Indonesia, tengah naik daun, dalam hati saya membayangkan, pasti lah penulisnya harus berpikir berulang-ulang untuk memilih kata yang paling tepat. Ia harus dengan halus mengemukakan pendapatnya yang melawan arus itu. Apalagi rezim yang berkuasa di kawasan Asean kala itu, bukan rezim yang ‘ramah’ terhadap kritik.

Hal itu kemudian terlihat dari pilihan kata yang diambil oleh Clad, baik dalam menuliskan narasinya, mau pun dalam judul dan sub judul di dalam bukunya. Disusunnya kata-kata yang sering membuat kita mengernyitkan dahi karena harus meresapkan dulu siapa tahu ada pengertian beyond dari apa yang dituliskannya.

Dalam cerita tentang Indonesia dalam buku itu yang diberinya judul ABRI-Culture: Dual Functioneering in Indonesia, misalnya, bertaburan sub-judul yang seolah mengundang banyak penafsiran tetapi sesungguhnya itu pula yang jadi kata kunci memahami ekonomi Indonesia, semisal,
New Order, Old Habits;
Cukong Friends;
The First Family;
Hidden Cost of Business Favouritisme;
Runs on Rupiah;
Harbouring Thieves;
Urgent Needs, Slow Corrections,
dan…..
But No Easy Way Out.

Memang kalau dipikir-pikir soal pernyataan bahwa keberhasilan ekonomi di Asia Tenggara adalah hasil dari siraman modal asing, ada benarnya juga. Telah berulang-ulang kita baca dari bermacam-macam studi, bahwa ketika negeri Indonesia lepas dari Orde Lama, mendatangkan pinjaman luar negeri sebagai modal untuk membangun hampir-hampir dapat dikatakan bukan pilihan, melainkan keharusan. Sumber daya dalam negeri terbatas dan menipis. Sumber daya alam belum banyak tergali. Investasi, teknologi dan bahkan orang untuk mengeksplorasinya, tak tersedia kecuali meminta bantuan dari luar.

Keadaan produksi nasional masih terlalu rendah dan hampir semua produksi nasional dimakan secara konsumtif. Sisa dari produksi nasional untuk keperluan modal masih amat sedikit. Sampai kini Pemerintah belum dapat menabung, artinya menyisihkan sebagian dari penerimaannya untuk keperluan non-rutin.

Semua keperluan non-rutin masih harus dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Sebagian dari kredit luar negeri dipakai langsung untuk membeli barang modal, akan tetapi sebagian yang tidak sedikit dirupiahkan lewat penjualan BE dan dipakai untuk membiayai local cost (ongkos rupiah) dari usaha-usaha pembangunan….. Malahan sebagian dari kredit luar negeri ini belum segera dirupiahkan karena dijadikan modal kerja dalam beberapa sektor ekonomi. Misalnya kapas PL 480 tidak segera dapat mengumpulkan rupiah, demikian pula kredit dalam bentuk pupuk, dalam bentuk beras dan gandum.

(M Sadli, Dari Stabilisasi ke Pembangunan, Kompas, 31 Desember 1968)


Pada awalnya siraman modal asing dan pinjaman luar negeri itu membuahkan hasil. Kemajuan pesat di berbagai bidang bukan hanya dapat terlihat lewat angka-angka indikator pembangunan yang dihitung dengan rumus-rumus ilmu ekonomi. Tetapi ia kasat mata di hadapan. Sekolah ada dimana-mana bahkan ada yang rusak sebelum ditempati karena kekurangan murid. Listrik masuk desa menyebabkan televisi bukan barang mewah lagi. Ratusan bahkan ribuan kilometer jalan dibangun, sepanjang desa, sepanjang kota bahkan sepanjang pulau. Orang kampung saya di Sarimatondang, misalnya, sejak tahun 80-an bila bepergian ke Jakarta tak lagi harus repot-repot ke Pelabuhan Belawan untuk menumpang –dulu-- kapal Tampomas yang legendaris kesemrawutan dan ketidakamanannya. Sudah bisa berangkat ke P. Siantar, kota kabupaten yang hanya 45 menit perjalanan. Dari sana nanti akan menumpang bus ALS atau PMH menuju Jakarta selama tiga hari dua malam. Jalan lintas Sumatera telah dengan mulus dapat dilalui kendaraan.

Kalau mau dijejerkan, cerita tentang perubahan ke arah kemajuan seperti ini bisa menghabiskan beratus-ratus bahkan ribuan halaman sebagai laporan. Tetapi cuplikan berikut, dari Anne Booth, ekonom yang seakan punya trade mark menulis dengan komprehensif perekonomian di zaman Orde Baru, bisa menggambarkannya.

Secara menetap, selama masa yang makmur mau pun sulit, Pemerintah (Orde Baru, pen) memprioritaskan pengeluaran negara bagi prasarana, termasuk pembangkitan listrik dan jalan raya, pelabuhan dan Bandar udara, dan air untuk keperluan irigasi serta penggunaan perorangan……..

Secara keseluruhan hasil kebijakan ini mengesankan. Tigapuluh kali lebih banyak listrik dibangkitkan di Indonesia pada 1995 ketimbang 1968. Pada 1995 tujuh dari sepuluh rumah tangga dapat menikmati listrik untuk penerangan. Jalan yang sudah beraspal telah bertambah jumlah kilometernya lebih dari delapan kali lipat dari 1968-1995. Jalan yang lebih banyak dan lebih baik, bersama dengan kenaikan penghasilan masyarakat, mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor bertambah banyaknya duapuluh satu kali sampai 13,2 juta pada 1995. Pengunjung yang sering datang ke Indonesia pasti akan merasakan bertambahnya jumlah mobil dan kemacetan lalu lintas yang diakibatkannya. Namun jumlah bus bertambah tiga kali lipat lebih cepat dan dengan dampak yang lebih besar terhadap mobilitas kebanyakan orang Indonesia.

(Anne Booth, Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan, dalam Indonesia Beyond Soeharto, hal 201, 202. Data ini ia kutip dari Lampiran Pidato Kenegaraan 1994 dan Lampiran Pidato Kenegaraan 1996).


Sayangnyam seiring dengan waktu, siraman modal asing –baik dalam bentuk pinjaman luar negeri mau pun investasi langsung-- ternyata meninabobokkan. Dalam perjalanannya tampaknya ia bukan lagi benar-benar sebagai ‘kebutuhan’ melainkan ‘ketergantungan.’ Pinjaman luar negeri dalam berbagai hal menjelma menjadi ‘Uang Mudah.’ Jika di masa Orde Lama banyak orang ‘terpaksa’ hidup dengan ‘makan apa yang ada,’ siraman investasi asing dan pinjaman luar negeri di masa Orde Baru mulai mendorong orang untuk 'mengada-ada' demi menghabiskan 'Uang Mudah' itu. Apalagi ‘Uang Mudah’ tersebut ditambah pula oleh rezeki minyak pada dekade awal Pemerintahan Soeharto.

Berkembang lah apa yang oleh Clad diistilahkan predatory business culture (budaya bisnis predatoris), yakni suatu budaya yang menomorsatukan 'hubungan keluarga atau hubungan persaudaraan' dalam setiap urusan apa pun. Setali tiga uang dengan itu, menurut Clad, upeti kepada penguasa juga berperan penting. Sedangkan track record apalagi kompetensi, berada di urutan kesekian bahkan kerap tak diperhitungkan.

Lebih jauh, ‘Uang Mudah' menurut Clad, mendorong orang bertindak aji mumpung dalam bentuk menimbun kekayaan secara tak terkira-kira. Orang-orang Asia Tenggara (termasuk juga Indonesia) tak henti-hentinya membeli flat di London atau kondominium di San Fransisco dalam jumlah yang lebih banyak daripada orang Arab sekali pun. Orang-orang itu juga membuka ribuan rekening di bank-bank di Zurich dan tetap menjadi klien yang terhormat bagi negara-negara bebas pajak seperti Bahama.

'Uang Mudah' juga menyebabkan orang mencari jalan mudah. Kebiasaan 'orang kita' untuk menikmati kekuasaan sebagai ’ tukang palak’ dalam bentuk pencari rente atau rent seeking muncul ke permukaan, mengulang kebiasaan primitif yang seharusnya sudah ditinggalkan. Di abad 10, ketika untuk pertamakalinya para pedagang Cina dan India melintasi Selat Malaka, mereka membeli 'perlindungan' dari para penguasa-penguasa lokal agar bisa melancarkan bisnisnya. Di zaman Orde Baru, hal serupa dalam bentuknya yang lebih modern terulang lagi dalam wujud jual-beli lisensi monopoli usaha dan perlunya backing untuk memenangkan tender.

Bukan tak ada aba-aba untuk mengingatkan perihal 'Uang Mudah' itu. Bahkan di masa awal Pemerintahan Soeharto pun, peringatan itu sudah dilontarkan. Dalam Tajuk harian Indonesia Raya berjudul Kurangi Keperluan Kita pada Bantuan dan Modal Asing (18 nov 1972), misalnya, Mochtar Lubis menyoroti semakin manjanya Indonesia pada modal asing. “Kita mendapat kesan, kini Pemerintah menerima saja segala rupa modal asing yang mau masuk tanpa pengerahan yang berencana,” tulis Mochtar. Padahal, menurut Mochtar, bangsa ini seharusnya “belajar mengerahkan kekuatan-kekuaan yang terdapat dalam dirinya sendiri secara lebih teratur dan terencana.”

Tajuk itu kemudian mengusulkan satu contoh praktis (dan semestinya contoh praktis itu juga relevan hingga sekarang) sebagai berikut.

….Pola konsumsi kita harus diubah. Apakah pembesar-pembesar kita dan kalangan swasta yang beruang perlu, umpamanya, naik mobil Mercedez dan mobil-mobil mewah lainnya? Pertanyaan-pertanyaan serupa ini dapat ditanyakan untuk seluruh bidang hidup kita. Juga ini berarti kita tidak lebih dulu membangun golf course, proyek mini, shooting range dan sebangsanya.

(Harian Indonesia Raya, 18 November 1972)


Wanti-wanti lainnya yang lebih cara Jawa, dilakukan oleh profesor Koentjaraningrat yang menulis di harian Kompas dengan judul Apakah Kita Bisa Meniru Pola Pembangunan Jepang?. Walau tulisannya itu bersifat deskriptif dan normatif tentang perilaku dan budaya Jepang, dari sana terbaca juga semacam peringatan dini akan perilaku orang Indonesia (dan tentu juga para pengambil kebijakannya) di zaman 'Uang Mudah' itu.

Koentjaraningrat, antara lain menulis,

Orang Jepang memang bersifat hemat; pembangunan ekonominya seratus tahun yang lalu terjadi dengan kekuatan sendiri tanpa kekayaan sumber-sumber alam dan tanpa bantuan modal asing yang berarti.......Di negara kita banyak perusahaan, misalnya, belum tampak jaya tetapi mereka sudah buru-buru membangun gedung-gedung mewah. Sebaliknya, bangsa Jepang biasanya justru menekankan biaya overhead, yang tampak kongkret, misalnya, pada keadaan perumahan rakyat yang hingga kini banyak yang masih sangat jelek dan jalan-jalan di luar kota-kota besar yang sama buruknya seperti di Indonesia. Tekanan terberat di Jepang akhirnya jatuh pada kehidupan rumah tangga sehari-hari. Rate of saving, laju tabungan Jepang ialah 38,3% dari GNP, sedangkan Bangsa Belanda yang terkenal hematnya rate of saving-nya belum mencapai 30%.

(Koentjaraningrat, Apakah Kita Bisa Meniru Pola Pembangunan Jepang?, Kompas, 25 Maret 1974)


Pada bagian lain, Koentjaraningrat menulis:

Memang kalau orang berkunjung ke Jepang ia akan tertarik oleh keramahan yang tertanam dalam adat sopan-santun Jepang, khususnya kebiasaan menyerahkan semacam kado kecil pada waktu bertamu atau berpisah. Namun refleksi keramahan hati orang Jepang itu bukanlah tanda, bahwa orang Jepang pemboros dan tidak bersifat hemat. Di Jepang sifat hemat dinilai tinggi, sebagai sifat manusia yang sangat terpuji.

Sifat hemat orang Jepang lebih menonjol dalam hal-hal lain, termasuk kehidupan sehari-hari mereka. Menyebut seorang Jepang 'pemboros' bisa diterima sebagai suatu penghinaan dapat pula menimbulkan reaksi yang agresif. Sebaliknya orang Indonesia tidak atau jarang benar-benar marah, jika disebut sebagai pemboros. Juga pujian yang menyatakan kekaguman akan sifat mahal dari barang milik orang Jepang akan membuat pemiliknya benar-benar malu. Pujian yang sama tetapi tertuju pada orang Indonesia, terutama masa sekarang, akan membuat pemiliknya puas.

(Koentjaraningrat, Apakah Kita Bisa Meniru Pola Pembangunan Jepang?, Kompas 25 Maret 1974).


Sayangnya aba-aba semacam ini tak terlalu banyak yang hirau. Utang luar negeri terus membubung, dan bukan hanya oleh Pemerintah tetapi swasta juga. Sumber ‘Uang Mudah’ sudah terlanjur dipersepsikan sebagai 'sumur tanpa dasar.' Sementara pada sisi lain, optimisme bahwa selalu ada 'keajaiban' yang datangnya dari luar bila terjadi apa-apa –seperti yang pernah dialami pada krisis-krisis sebelumnya-- makin melengkapi kendornya kewaspadaan terhadap bahaya 'Uang Mudah' itu.

Favoritisme yang dahulunya masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi, makin lama makin dianggap lazim. Suap, uang pelicin dan uang terimakasih, dalam banyak hal justru sering mendapat justifikasi sebagai pelumas bagi roda pembangunan. Korupsi di Indonesia sering ‘dibela’ sebagai 'contoh' korupsi yang baik, walau pun dalam arti yang relatif.

Misalnya, Anda dan saya mungkin pernah akrab dengan lelucon berikut. Ada dua orang mahasiswa yang sama-sama kuliah di AS dan setelah meraih gelar, kembali ke negaranya masing-masing dan bekerja di birokrasi negaranya. Satu orang Filipina satu orang Indonesia. Beberapa tahun kemudian keduanya kembali bertemu. Si orang Filipina menemui sahabatnya di Jakarta.

Ternyata di Jakarta, si Filipina tadi mendapat sambutan kualitas 'bintang lima' dari kawannya si Indonesia. Rumah si Indonesia sangat besar dan megah, penuh peralatan dan fasilitas modern. Karena terkesan oleh kehebatan si Indonesia, si Filipina pun bertanya apa rahasia suksesnya.

“Bagaimana Anda bisa menjadi sekaya ini?” tanya si Filipina kepada si Indonesia.

Si Indonesia lantas mengajak si Filipina berdiri dekat jendela. Lalu berkata,“Anda lihat lah ke luar jendela sana. Anda lihat proyek pembangkit listrik itu?”

Si Filipina melongok sejenak dan ketika ia melihat pembangkit listrik itu, ia mengangguk. “Ya, saya melihatnya. Tetapi apa hubungannya dengan kekayaan Anda?” tanya dia.

Sambil tersenyum seperti akan membisikkan rahasia, si Indonesia menaruh ibu jarinya menggesek jari telunjuknya, sambil berkata.....”sepuluh persen...”

Si Filipina sangat terkesan. Dan sekembalinya ia ke Manila, ia merenungkan dalam-dalam apa yang baru dipelajarinya dari teman Indonesia-nya.

Beberapa tahun kemudian, giliran si orang Indonesia yang berkunjung ke Filipina. Kali ini si Indonesia mendapat sambutan jauh lebih hebat lagi. Sebuah limousine menjemputnya. Rumah si Filipina jauh lebih mewah lagi daripada rumahnya di Jakarta.

Dengan terheran-heran, si Indonesia bertanya kepada si Filipina apa rahasia suksesnya sehingga dia bisa begitu.

“Anda lihat lah ke luar jendela sana. Anda lihat proyek pembangkit listrik di sana?” tanya si Filipina.

Si Indonesia melongok. Berkali-kali ia menebar pandangan ke luar jendela itu, tetapi ia tak melihat pembangkit listrik yang dimaksud.

“Mana pembangkit listriknya? Saya tidak melihatnya,” kata si Indonesia.

Si Filipina tersenyum tanpa terkejut. Ia menggesekkan ibu jarinya ke jari telunjuknya sambil berkata, “seratus persen.........”

Lelucon seperti ini sudah populer di tahun 1980-an, sebagai gambaran bagaimana perbandingan praktik korupsi antarnegara. Lelucon itu malahan kerap dimodifikasi. Di majalah Newsweek suatu ketika di tahun 1996, lelucon yang sama pernah dikutip oleh seorang kolumnis, dengan mengganti si orang Filipina dengan orang dari salah satu negara Afrika, sementara si Indonesia tetap menjadi tokoh utama. Moral ceritanya tak berubah: bahwa walau korupsi terjadi di Indonesia, toh pembangunan negeri ini ada juga hasilnya. Bandingkan dengan korupsi di negeri lain, yang justru melenyapkan pembangunan itu sendiri.

Seakan melanjutkan sifat permisif terhadap korupsi itu, di khasanah ilmiah muncul teori yang mengkaji ‘aspek positif’ dari korupsi. Teori ini berpandangan bahwa pembayaran-pembayaran tak halal semisal sogok dan komisi tidak selalu buruk bahkan dapat berperan mengalokasikan barang-barang menurut kesediaan mau pun kemampuan membayar. Salah satu ahli ekonomi yang berpandangan seperti ini adalah Nathaniel H. Leff, yang pada tahun 1979 menulis sebuah studi berjudul Economic Development through Bureaucratic Corruptions.

Menurut teori yang disodorkan Leff, korupsi dapat berperan mengalokasikan barang-barang menurut kesediaan mau pun kemampuan membayar. Dalam hal ini, korupsi menaruh barang dan jasa di tangan orang-orang yang berani menilainya paling tinggi, sehingga dapat menggunakannya paling efektif. Dengan demikian, dalam artian tertentu, setelah tindakan korupsi itu, barang dan jasa dialokasikan secara lebih efisien dan ekonomis ekonomis. (Lihat, Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998)

Suatu ketika di tahun 1990-an, seorang ekonom dikerumuni oleh beberapa orang wartawan, dan menanyakan seberapa parah korupsi di Indonesia. Si ekonom itu berkata sambil tersenyum dan mengibaskan tangannya, “Ah, korupsi memang tidak bisa kita bantah keberadaanya. Pasti ada. Tetapi dengan korupsi yang Anda khawatirkan itu pun, ekonomi kita bisa tumbuh 7% per tahun,” kata dia sambil menghirup kopi panas di ruang dingin hotel berbintang itu. Komentar dia itu sangat wajar di masa itu, di masa ketika optimisme melambung.

Lalu terjadilah seperti yang sudah semua kita tahu. Bom krisis itu meledak juga. Utang yang menggunung dan kekhawatiran bahwa sektor swasta tak kan bisa melunasinya pada saat jatuh tempo, menjadi pemicu krisis ketidak percayaan kepada rupiah. Pada gilirannya ia memicu krisis nilai tukar, krisis ekonomi dan kemudian menjatuhkan Soeharto. Pada pidato di depan parlemen beberapa bulan setelah pecah krisis, Soeharto masih sempat mengutip sebuah judul lagu yang sangat populer di era 80-an, Badai Pasti Berlalu. Ia rupanya masih optimis bahwa krisis akan berlalu. Tetapi justru kekuasaannya sendiri lah yang berlalu.

Hukuman tak berakhir sampai di situ. Beberapa bulan sebelum almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir, PBB dan Bank Dunia memasukkan namanya pada daftar teratas The World's Most Audacious Embezzlers, Penipu Paling tak Tahu Malu Sedunia. Dua badan dunia itu mengutip Transparency International yang memperkirakan beliau telah mencuri US$15 miliar hingga US$35 miliar kekayaan negara selama ia berkuasa.

J.J. Kusni, seorang yang mengaku pekerja biasa pada Koperasi Restoran Indonesia, Paris, sebagaimana dikutip oleh http://soeharto-online.blogspot.com melaporkan dengan tanpa tedeng aling-aling penghakiman lainnya terhadap sang mantan Presiden itu. Menurut dia, hampir semua media masa di Perancis , baik radio, tivi, dan media cetak, tidak menggunakan istilah wafat , tapi "mati" dalam menggambarkan berpulangnya Soeharto. Ketika para peserta Pertemuan Anti Korupsi PBB yang berlangsung di Bali, berdiri sejenak memberi penghormatan kepada Soeharto, koran gratis "Direct Matin" yang diterbitkan oleh harian terkemuka Paris, Le Monde, menurut Kusni, dengan sinis mengatakannya sebagai ‘adegan surealis’ [29 Januari 2008].

Kusni lebih jauh mengutip tulisan Jean-Claude Pomonti di harian Le Monde yang mensejajarkan kekuasaan Soeharto sebagai kekuasaan 'kerajaan Jawa,' dengan catatan, "Yang pasti kerajaan Jawa begini tak pernah berhasil".



TUJUH
Apakah Raja Jawa memang selalu berkonotasi buruk?

Beberapa pekan setelah berpulangnya Soeharto, di atas bis PPD 916 yang membawa saya dari stasiun Tanah Abang menuju tempat kerja, saya beruntung mendapat tempat duduk. Tetapi seorang bapak yang saya duga usianya sama dengan saya, berdiri sambil berpegangan ke tempat duduk saya. Lalu saya mendengar percakapannya dengan bapak yang lain, yang juga berdiri di sampingnya. Percakapan itu berwujud setengah nada bangga tetapi setengah lagi berupa keluhan.

“Akhirnya saya jadi juga mendaftarkan anak saya masuk SD, di sekolah anak Bapak” kata dia kepada lelaki di sebelahnya. “Ternyata harus bayar Rp15 juta, ya?. Pusing juga saya. Baru setengahnya saya bayar. Saya tidak tahu darimana lagi nanti untuk mendapatkan yang setengah lagi,” kata si bapak setengah baya itu.

Yang ditanya menjawab dengan nada menenteramkan. “Nggak apa-apa. Yakin saja lah, pasti ada rezeki nanti. Tahun lalu saya juga mendaftarkan anak saya di sekolah itu. Dua orang malah. Yang satu di TK, yang satu di SD. Sampai hampir bangkrut saya,” kata dia sambil terkekeh.

Dari perbincangan mereka saya jadi tahu, keduanya bermukim di sebuah perumahan di kawasan Bintaro. Mereka berdua telah lelah mencari-cari sekolah yang bermutu sekaligus dekat dengan pemukiman itu. Dan akhirnya hanya sekolah Rp15 juta-an itu lah yang mereka anggap cocok.

Lalu si bapak setengah baya itu dengan memelas –yang membuat hati saya ikut terenyuh—nyeletuk. “Yah, biarlah kita ini naik bus busuk-busuk kayak gini. Yang penting anak kita bisa bersekolah di sekolah bagus. Toh itu demi masa depannya juga. Mudah-mudahan dengan begitu masa depannya bagus. Tidak seperti kita, bapaknya ini. Harus peras keringat untuk dapat uang.”

Saya terpaksa membuang muka dan menatap lewat jendela, sedikit berpikir tetapi juga sekaligus merenung. Berapa banyak ayah yang bisa beruntung seperti si bapak setengah baya ini, yang bisa menyekolahkan anaknya di SD Rp15 juta-an, kendati dia harus menumpang bus ‘busuk-busuk’? Di luar sana, berapa orang anak-anak yang terlantar, seperti kisah siswa SD anak tukang ojek di Riau sana, yang terpaksa pindah (baca: dikeluarkan) dari sekolah yang baru dijalaninya enam bulan, karena tak sanggup melunasi uang pembangunan WC sebesar Rp1 juta?

Saya jadi teringat lagi pada komentar si Bapak Tukang Tahu pengagum Soeharto (eh, Pak Harto), bahwa di zaman beliau itu semua-semuanya murah, termasuk uang sekolah. Tiap orang tak perlu khawatir tentang uang sekolah, sepanjang bisa lulus dan diterima di sekolah negeri. Untuk mendapatkan beasiswa seperti beasiswa Supersemar pun demikian simpelnya. Tak banyak cincong. Tak ada potongan. Cukup dengan memenuhi syarat Indeks Prestasi Kumulatif 2,5 dan surat keterangan tentang pekerjaan orang tua. Beasiswa mengucur.

Bandingkan dengan sekarang. Diterima di universitas negeri lewat jalur penerimaan mahasiswa baru yang normal belum tentu mendatangkan rasa lega bagi tiap orang tua, karena masih harus deg-degan membayangkan berapa banyak uang yang harus tersedia. Sebab diterima di universitas negeri dewasa ini ternyata tidak identik lagi dengan biaya murah. Adanya efek demonstratif (dalam khasanah ilmu ekonomi, ada dikenal istilah demonstration effect) dari mahasiswa-mahasiswa yang diterima lewat jalur khusus (baca: lewat jalur khusus bagi yang mampu membayar di atas rata-ratal) pasti lah berdampak pada standar hidup dan standar belajar keseluruhan mahasiswa.

Maka ketika koran-koran memberitakan bahwa putra-putri Soeharto tengah ‘diperebutkan’ oleh partai-partai politik, yang ditengarai demi ‘memberdayakan’ pundi-pundi mereka, terbersit di benak saya untuk mengusulkan sesuatu, jika mereka berkenan. Bahwa daripada mereka dijadikan ‘piala bergilir,’ daripada aset-aset itu dijadikan bahan ‘bancakan’ meskipun sebagai imbalannya mereka mungkin ditawari semacam perlindungan bahkan kekebalan hukum mau pun politik, apakah tidak sebaiknya para putra-putri itu menolaknya saja? Apakah tidak lebih baik mereka mencemplungkan diri pada kegiatan yang benar-benar langsung bernilai kepada masyarakat, antara lain dengan intens berpartisipasi dalam aktivitas sosial, semisal menyediakan beasiswa secara besar-besaran?

Daripada mereka jadi ajang spekulasi dan ajang target partai-partai politik, tidakkah sebaiknya mereka dengan secara resmi kepada publik menyatakan bahwa mereka akan undur dari dunia politik, paling tidak satu generasi, dengan alasan untuk bergiat di lapangan lain yang tak kalah pentingnya dengan dunia politik, yakni dalam kegiatan sosial, terutama pendidikan?

Oh ya, saya juga dapat menduga bahwa selama ini para putra-putri itu secara pribadi-pribadi sudah juga aktif dalam kegiatan sosial, termasuk pendidikan. Tetapi peranan dan partisipasi yang lebih besar masih mungkin mereka eksplorasi. Harapan saya, hal itu dilakukan dengan cara yang se-low profile mungkin. Jangan lagi ikut meramaikan, misalnya dengan mendirikan sekolah atau universitas bergengsi, (apalagi bernama Universitas Soeharto) sebab hal itu, dalam hemat saya, bukan jawaban dari persoalan pendidikan sekarang ini. Melainkan langsung terjun kepada persoalan yang paling banyak dikeluhkan oleh orang-orang kebanyakan, seperti si Bapak penjual tahu goreng itu, bahwa saat ini apa-apa mahal, terutama uang sekolah.

Soeharto di tahun-tahun terakhir, menurut cerita Retnowati Abdulgani―Knapp, memilih ‘mengasingkan’ diri di rumahnya. Ia membatasi tamu yang mengunjunginya. Tidak menonton televisi dan tidak membaca koran. Dan dari hal itu Retnowati mendapat kesan, bahwa alm Soeharto memang dengan sengaja memilih ‘penghukuman’ bagi dirinya sendiri.

Dalam hati saya menduga-duga, benar-benar lah beliau bukan hanya seorang Presiden tetapi seorang Raja Jawa. Bila selama ini orang menyematkan ‘Raja Jawa’ kepada Soeharto dalam nada sinis dan menyindir, yang saya maksudkan kali ini adalah dalam arti yang baik dan patut ditiru. Tindakan beliau ‘mengasingkan’ diri dan menarik diri dari kehidupan publik sesungguhnya adalah potret dari seorang Raja Jawa yang bijak dan mumpuni. Seperti yang pernah saya baca entah di buku mana, diceritakan bahwa dalam khasanah tradisi Jawa seorang Raja yang lengser keprabon akan menjauhkan diri dari istana dan menyendiri di hutan. Di kesendiriannya itu ia semedi, berbicara dengan dirinya sendiri tetapi juga ‘berdialog’ dengan Junjungannya, mengingat ke belakang dan ke depan sekaligus membuat perhitungan, termasuk juga barangkali menyesali diri dan memohon ampunan.

Almarhum telah melakukannya. Sepanjang masa lengsernya samasekali ia undur dari dunia politik bahkan dari hadapan publik. Tak ada pernyataan politis darinya kendati mungkin masih ada yang menantikannya. Dan pendirian seperti itu, dalam hemat saya, tak ada salahnya bila diikuti oleh putra-putrinya. Undur dari hingar-bingar politik. Undur dari keramaian publik. Lalu sepenuhnya menerjunkan diri dalam berbagai karya-karya sosial.

Siapa tahu dengan begitu, waktu akan menjadi obat. Dan Soeharto mendapat tempat terhormat.

CIputat, 10 Feb 2008

• Daftar bacaan sambil lalu:

1. James Clad, Behind the Myth, Business, Money and Power in Southeast Asia, Grafton Books, London, 1989.
2. Redaksi Ekonomi Harian Kompas (ed), Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia, Perkembangan Pemikiran 1966-1981, Gramedia Jakarta, 1982
3. Donald K. Emmerson (ed), Indonesia Beyond Soeharto, Gramedia Jakarta, 2001
4. H. Mahbub Djunaidi, Humor Jurnalistik, Indera Aksara,1985
5. Atmakusumah dan Sri Rumiati Atmakusumah (ed), Tajuk-tajuk Mochtar Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
6. Christopher Pass & Bryan Lowes, Collins Dictionary of Economics, HarperCollins Publishers, Glasgow, 1993
7. Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, 1998
8. H.W. Arndt, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Pandangan Seorang Tetangga, Gadjah Mada University Press, 1991

1 comment:

  1. Anonymous8:42 PM

    mamaku juga dulu smangat banget waktu penataran p4. katanya, makanannya enak-enak :-).

    aku jg menikmati penataran p4 di kampus. soalnya kita-kita masih mahasiswa baru. ngeceng juga sih heheheh.

    aku setuju first family undur dari politik dan publik. udah lah, di generasi cucunya aja nanti muncul lagi. soeharto pasti mendapat tempat terhormat. waktunya aja skarang belum pas.

    tabik ya bung siadari. aku suka blog ini

    (namaku gak penting lah....heheheh)

    ReplyDelete

Sampai jumpa lagi...

Sampai jumpa lagi...