Saturday, August 20, 2011

Masih Ada Satu Alasan untuk Bersyukur setelah 66 Tahun Merdeka

Ketika beli kopi di warung di dekat rumah, bahasa apakah yang kita pakai? Apabila kita dari terminal menuju pulang, kata-kata dalam bahasa apakah yang kita gunakan dalam berbicang dengan Bang Ojek?
Ternyata kalau ada kota di Tanah Air ini yang bisa disebut kota yang benar-benar Indonesia — dimana Bahasa Indonesia dijadikan alat komunikasi yang umum di luar perbincangan formal — jumlahnya cuma dua. Yakni kota Jakarta dan Medan. Ini bukan kata saya, melainkan menurut Bennedict R. Anderson yang menurunkan studinya dengan judul The Languages of Indonesian Politics, pada majalah Indonesia, April 1966. Katanya,
“… only in Djakarta and Medan among the larger Indonesian cities is the Indonesian language the normal vehicle of communication outside official channels.”
Tetapi itu studi 41 tahun lalu. Keadaan sekarang mungkin sudah banyak berubah. Di kampung kami, di Sarimatondang, misalnya, anak-anak dan para remaja sudah makin lazim menggunakan Bahasa Indonesia dalam berbincang sesama mereka. Televisi bahkan dengan cepat telah mengajarkan dialek perkotaan sehingga Bahasa Indonesia mereka kadang-kadang sudah advanced. Kita tak perlu heran bila di kampung kami sekali dua sudah muncul kalimat-kalimat yang diakhiri dengan kata-kata dong, sih, mah, kek dan lain-lain, disamping ‘Bah!’ dan ‘coy’ yang khas Sumatera Utara. Sinetron dan para pelawak di layar kaca pasti lah menyumbang secara signifikan dalam hal ini.

Orang-orang Bule yang pertama kali mengenal Indonesia sering tercengang-cengang mendapati bahwa Bahasa Indonesia dapat cukup efektif digunakan dimana saja di Nusantara ini, yang notabene terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa dan etnis. Bahkan seandainya pun Anderson benar, bahwa hanya di Jakarta dan Medan orang-orang secara umum berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, itu bukan berarti bahwa Bahasa Indonesia masih terbatas penggunaannya. Justru sebaliknya. Bahasa Indonesia ternyata cukup dimengerti dan bisa digunakan oleh siapa saja sampai ke bagian pedalaman negeri kita. Bahasa itu diakui sangat berguna sebagai exit strategy manakala kita menemukan kebuntuan komunikasi ketika berada di tempat tertentu dimana bahasa etnis masih menjadi bahasa pergaulan.

Werner Jakub Stuber, seorang berkebangsaan Jerman yang pernah mengajar dan tinggal di Indonesia, memberikan kesaksian yang menarik tentang betapa berharganya Bahasa Indonesia. Dalam buku Amatan para Ahli Jerman tentang Indonesia (Pustaka Sinar Harapan, 1992, penyunting: Berthold Damshauser dan Ramdhan K.H) Stuber menuliskan kesan-kesannya yang mendalam tentang Indonesia dengan judul Hari-hari Katulistiwa: Buku Catatan Jakarta. Diantaranya ia menulis begini:
Praktek dan pentingnya Bahasa Indonesia sudah saya alami di Sumatera Utara: remaja dari dua suku bangsa yang bertetangga, Batak Simalungun dan Batak Toba, yang termasuk dalam satu rumpun bangsa, hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
Telah demikian umumnya orang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat percakapan, menyebabkan pula ada anggapan mempelajarinya jauh lebih mudah dibandingkan dengan mempelajari bahasa suku. Sebagian sebabnya karena bahasa suku dipandang lebih rumit, tetapi tak kalah pentingnya adalah karena untuk mempelajari Bahasa Indonesia, orang bisa belajar dari siapa dan dimana saja di negeri ini. Beda dengan belajar bahasa suku. Kita mungkin harus berada di tempat-tempat dimana penduduk suku tersebut berada.
Dulu beberapa kali saya pernah menghadiri acara perkenalan diplomat asing yang baru ditempatkan di Indonesia. Umumnya mereka berbahasa Indonesia dengan fasih dan akurat. Saya sering dibingungkan oleh jawaban mereka atas pertanyaan dimana mereka belajar Bahasa Indonesia. Sebagian besar mereka berkata, bahwa mereka memilih dengan sengaja kota Yogyakarta sebagai tempat mempelajarinya. “Tidak salah? Kok belajar Bahasa Indonesia di kota yang berbahasa Jawa?,” tanya saya. Ternyata memang ada penjelasan yang masuk akal. Mereka menganggap Bahasa Indonesia mudah dipelajari dimana saja di seantero Indonesia. Karena itu mereka memilih belajar bahasa Indonesia di Yogya, karena dengan begitu, mereka juga sekalian belajar Bahasa Jawa.

Cerita Franz Magnis Suseno, pastur dan teolog kelahiran Jerman yang kini sudah jadi warga negara Indonesia, dapat memperjelas hal itu. Rohaniawan kelahiran Eckersdorf (sekarang masuk ke dalam wilayah Polandia) itu pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1961. Selama 13 bulan pertama ia mempelajari bahasa Jawa dimana empat bulan terakhir ia lewatkan di Boro (Kulon Progo). Dan bukan tak ada alasan ia mempelajari bahasa Jawa terlebih dahulu. Kata dia,
Kalau ada yang baru datang dari luar negeri seperti saya dianjurkan untuk terlebih dahulu belajar Bahasa Jawa. Pertimbangannya: bahwa bahasa Indonesia akan dipelajari dengan sendirinya, sedangkan kalau sudah bisa berbahasa Indonesia, malas untuk belajar bahasa daerah yang begitu rumit. (Franz Magnis Suseno, Kenangan Kembali Sesudah 30 Tahun di Indonesia dalam Amatan para Ahli Jerman tentang Indonesia, halaman 116).
                                                                 ***
Semua kesaksian ini pastilah jadi alasan yang baik untuk tak pernah melupakan demikian berartinya Sumpah Pemuda. Tetapi saya tahu, kata-kata seperti ini sudah terdengar klise di zaman sekarang. Juga tak ada nilai praktisnya. Apalagi bila berbicara dengan anak-anak –yang tentu berkaca dari kita juga– yang seringkali memandang pelajaran Bahasa Indonesia sebagai pelajaran sekunder. Terutama bila dibandingkan dengan Matematika mau pun Bahasa Inggris. Mendapatkan nilai sembilan dalam Bahasa Indonesia tak menghasilkan ketercengangan apa-apa dibandingkan mendapat nilai serupa di dua pelajaran yang disebut belakangan.

Sering saya mencoba membuat perhitungan, apa kira-kira yang menyebabkan demikian ‘rendahnya’ penilaian terhadap Bahasa Indonesia itu? Tentu banyak. Antara lain karena Bahasa Indonesia seakan-akan kita anggap sudah sebagai ‘bawaan lahir, ’ sehingga siapa saja pasti bisa, dan karena semua orang bisa, maka tak ada lagi keistimewaan seseorang yang bisa berbahasa demikian. Tetapi mungkin juga ada faktor lain. Yakni faktor kedangkalan pemahaman sejarah, yang menyebabkan penghargaan kepada Bahasa Indonesia jadi melempem. Untuk hal ini, kenaifan saya mungkin salah satu contohnya.

Dulu saya bukan siswa yang cukup serius mempelajari sejarah, baik tatkala duduk di Sekolah Dasar apalagi kala di Sekolah Lanjutan. Dan karena itu saya sangat menyesal. Menyesal karena menganggap banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah terjadi dengan sendirinya, seperti air yang mengalir pasti ke tempat yang lebih rendah, seperti matahari yang pasti akan terbit esok hari. Semua peristiwa sejarah itu seolah berjalan dalam rangkaian logis, tahap demi tahap. Pemahaman seperti ini terjadi karena dulu selalu memaksakan diri untuk mengingat-ingat waktu (atau tanggal) bersejarah demi kepentingan ulangan di sekolah, sehingga lupa pada substansi dan detail peristiwa-peristiwanya.

Padahal rangkaian sejarah itu tak selalu begitu. Ada belokan-belokan dalam perjalanannya. Dan itu lah, yang dalam hemat saya, apabila dipahami dapat menimbulkan apresiasi yang terus segar terhadap hasil-hasil dari sejarah.  Termasuk ke dalamnya, perihal Bahasa Indonesia yang didaulat menjadi bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 83 tahun lalu. Ia menjadi bahasa persatuan bukan sebagai hadiah, jatuh dari langit atau boleh nemu karena wahyu. Tetapi ia adalah bahasa yang ikut berjuang.

Dulu saya kira peristiwa Sumpah Pemuda itu berlangsung mulus-mulus saja. Semacam kemeriahan organisasi-organisasi pemuda untuk saling berkumpul, lalu berikrar untuk tiga hal yang sudah kita hafal itu, yakni Satu Bangsa, Satu Tanah Air dan Satu Bahasa. Bila hal ini ditanyakan kepada anak-anak kita di rumah, walau pun mereka yang telah diberi pelajaran tentang peristiwa itu di sekolah, imajinasi mereka tentang ini pun mungkin tak terlalu berbeda. Dugaan saya mereka akan membayangkan peristiwa Sumpah Pemuda itu tak lebih seperti karnaval, atau pawai atau upacara kebulatan tekad seperti yang tampak di televisi. Atau seperti keramaian pada saat kampanye. Bagi-bagi selebaran, bagi-bagi kaos, berkumpul di stadion atau di lapangan. Lalu berikrar. Sudah.

Mungkin hanya sedikit atau bahkan tak ada yang berusaha berimajinasi  bagaimana sulitnya proses merumuskan kebulatan tekad itu, khususnya tentang satu Bahasa. Bahwa kendati sudah diikrarkan pada 28 Oktober 1928, hingga 10 tahun kemudian belum banyak organisasi politik di Tanah Air yang mengakuinya. Beruntunglah kita punya Abu Hanifah – ia adalah salah seorang pentolan Angkatan 1928– yang menuliskan potongan biografi Amir Sjarifuddin di majalah Prisma No 8 1977 — dan menceritakan dengan ringan tapi penting tentang betapa beratnya perjuangan menuju pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu. Menurut beliau, walau organisasi-organisasi non-politis sudah banyak memberi pengakuan terhadap sumpah pemuda, partai politik masih banyak yang enggan. Sebelas tahun kemudian baru lah muncul pengakuan resmi.
…Dalam Kongres Rakyat Indonesia, tahun 1939, GAPI (sebuah federasi dari partai-partai yang berdasarkan nasionalisme) menerima secara resmi 3 putusan, yang sebelumnya telah diikrarkan Angkatan 1928…. Benar-benar satu hal yang mengherankan. Sebab ini berarti kaum tua sampai tahun 1939 belum mengakui Sumpah Pemuda dan hasil-hasil Kongres Pemuda. …. Rupa-rupanya telah menjadi penyakit kaum tua untuk tidak lekas-lekas mengakui prestasi anak muda. Apalagi kalau pemuda itu juga telah dewasa dan membuldozer kebenaran yang telah ada dalam masyarakat sendiri. (Abu Hanifah, Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin dalam Prisma No 8, 1977)
Pada saat yang sama, dalam penggunaannya sehari-hari pun Bahasa Indonesia (kala itu masih berupa Bahasa Melayu) masih harus berusaha memenangkan persaingan dengan Bahasa Belanda. Sudah lazim anggapan kala itu bahwa Bahasa Belanda berada pada posisi yang paling prestisius, Bahasa Melayu nomor dua dan Bahasa Daerah yang paling bontot.  Belanda sendiri sesungguhnya tidak rela menerima Bahasa Indonesia. Bukan karena semata alasan politis, tetapi juga karena mereka menganggap Bahasa Belanda lebih baik daripada Bahasa Indonesia.

Pada tahun 1939, C.C. Berg, seorang profesor berkebangsaan Belanda, melontarkan pernyataan yang meragukan Bahasa Indonesia, dalam pidatonya memperingati berdirinya Rechtshoge-school. Menyinggung tentang keinginan agar Bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan, dan bukan Bahasa Belanda, ia berkata, “….ada alasan untuk mempertimbangkan dengan teliti baik buruknya kedua bahasa yang sedang memperebutkan kemenangan sebagai bahasa persatuan yaitu bahasa Belanda dan Bahasa Melayu.”

Tetapi perkiraan profesor Berg ternyata salah. Bahasa Indonesia terus menemukan jalannya menjadi bahasa persatuan dan bahasa pergaulan. Sebelas tahun kemudian, murid sang profesor yang sudah jadi profesor pula, yakni A.A. Foker, ‘meluruskan’ pendapat gurunya dalam momen hampir serupa, yakni pada dies natalis ke 10 Fakultas Sastra dan Filsafat Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Pidatonya itu sekaligus pidato pengukuhannya sebagai guru besar dalam ilmu perbandingan bahasa-bahasa Indonesia. Dan Fokker menempatkan Bahasa Indonesia di tempat mulia, dimana ia seharusnya berada. Kata Fokker,
“Bumi berputar dan zaman beredar. Sementara itu sejarah berjalan terus dengan langkah raksasa. Untuk mempertimbangkan baik buruknya bahasa Belanda dan Melayu dan memikirkan yang mana harus dijadikan bahasa persatuan adalah membuang-buang waktu. Saya mengerti bahwa di kalangan bangsa saya (Bangsa Belanda, pen) sendiri ada yang menyesal, hatinya sebagai diiris-iris dengan sembilu melihat bahasanya sendiri semakin terdesak. Saya pun cinta kepada bahasa saya sendiri, tetapi saya insaf juga bahwa negeri ini perlu akan bahasa yang berurat berakar di tanah air, seperti hampir tiap-tiap negeri lain di seluruh dunia. Selama perang keadaan telah mulai berubah. Sejak negeri ini mencapai kemerdekaan penuh, maka persaingan Bahasa Belanda dan Bahasa Melayu hilang, Bahasa Melayu diangkat kedudukannya dengan resmi menjadi Bahasa Indonesia sedangkan Bahasa Belanda turun dari tahta kerajaan. Tentu saja persaingan antara kedua bahasa itu baru hilang ke arah luar, ke arah dalam masih berjalan terus, akan tetapi yang mana akan mendapat kemenangan terakhir, tidak usah disangsikan lagi. Bahasa Indonesia sudah tersurat semenjak dahulu.”
(A.A. Foker, Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, dalam Bunga Rampai Bahasa, Sastra dan Budaya, Achadiati Ikram (ed), Intermasa, 1988).
Tentu Bahasa Indonesia tak sepi dari kelemahan. Salah satu kritik yang sering muncul adalah pada kebiasaan orang Indonesia dalam penggunaannya. Orang asing sering tak habis mengerti menemukan banyaknya inkonsistensi penggunaan kata atau kalimat tertentu dalam Bahasa Indonesia. Rupanya ini ada kaitannya dengan pengaruh budaya feodal-kolonial. Misalnya, kalau yang akan dipersilakan berbicara adalah seorang pejabat, maka kalimat yang dipergunakan adalah, “Pak Anu berkenan maju ke depan memberikan sepatah-dua patah kata.” Kalau kita berurusan dengan birokrasi, mungkin sapaan ‘Bapak’ yang kita ucapkan tak hanya karena ia sudah bapak-bapak, tetapi juga ada unsur ‘mengharapkan sesuatu’ di sana. Demikian juga si Bapak, mungkin akan menyapa kita sebagai ‘Saudara’ (bukan Bapak) sebagai sinyal menunjukkan bahwa si Bapak lah yang lebih berkuasa.

Stuber, ahli Jerman yang sudah dikutip sebelumnya, menyampaikan kritik semacam itu, berbungkus humor kering tetapi patut juga kita dengar lagi:
Contoh-contoh diberikan oleh bentuk-bentuk sapaan bahasa Indonesia yang pada mulanya membingungkan saya: Saya menyapa seorang pria yang lebih tua daripada saya, yang bisa saja juga adalah seorang ayah dengan Pak. Jika orang yang sama itu seorang pengemudi becak –jadi seseorang yang umumnya dalam tingkat sosial dianggap berada di bawah, khususnya kalau dibandingkan dengan orang asing ‘putih’, maka mungkin sekali ia akan heran mendengar sapaan itu dan menganggap saya sebagai orang yang tidak tahu siuasi. Hasil akhirnya lalu tarif becak yang khusus yaitu untuk orang baru. Yang diharapkannya, ia disapa dengan Mas atau Bang. (Werner Jakub Stuber, Hari-hari Katulistiwa dalam Amatan para Ahli Jerman tentang Indonesia (Pustaka Sinar Harapan, Berthold Damshauser dan Ramdhan K.H (ed), 1992)
Semua kritik ini masih relevan dari dulu hingga kini. Namun ini sepatutnya tidak menyurutkan apresiasi terhadap Bahasa Indonesia. Tentu makin tinggi lagi apresiasi itu apabila proses sejarahnya diketahui. Tempo hari saya mengutip pendapat Max Lane tentang ciri-ciri khas sebuah nasion dalam tulisan Tentang Pentingnya Otobiografi. Ciri-ciri nasion menurut Lane, peneliti pada School of Languages and Culture University of Sydney itu, adalah komunitas yang stabil, terbentuk melalui proses sejarah yang berdiri diatas adanya sebuah bahasa bersama, sebuah wilayah bersama dengan sebuah kehidupan ekonomi yang berjalan bersama-sama dengan sifat-sifat psikologis (watak kepribadian) yang tercermin dalam sebuah kebudayaan yang dijalankan bersama-sama.

Dari ciri-ciri itu, menurut Lane, Indonesia belumlah sebuah bangsa yang sudah selesai. Indonesia masih akan menjalani sejarahnya sendiri untuk mematangkan masing-masing ciri-ciri nasion tersebut. Elemen-elemen nasion, yakni adanya wilayah bersama, kehidupan ekonomi bersama dan kepribadian dan budaya bersama, masih akan bergerak dinamis di masa depan. Karena itu, di titik inilah Bahasa Indonesia menempati posisi yang sangat penting. Ia telah benar-benar memperlihatkan dirinya sebagai elemen paling mantap dan mapan untuk mewujudkan Indonesia sebagai nasion. Bahasa itu telah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Maka diantara makin sinisnya banyak diantara kita merenungkan arti kemerdekaan, barangkali salah satu yang dapat kita syukuri dalam 66 tahun merdeka ini adalah merdeka berbahasa Indonesia dimana saja pun kita berada di Nusantara. Itu sebuah penemuan penting. Sebuah berkat besar.

Dirgahayu Indonesia.
@ eben ezer siadari
writing for life. writing about life

Daftar bacaan:
1. Amatan para Ahli Jerman tentang Indonesia, Berthold Damshauer dan Ramadhan KH (penyunting), Pustaka Sinar Harapan, 1992.
2. Bunga Rampai Bahasa, Sastra dan Budaya, Achadiati Ikram (penyunting), Intermasa, 1988
3. Manusia dalam Kemelut Sejarah, Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (penyunting), LP3ES, 1978
4. The Etnic Profile of Djakarta, Lance Castles, Indonesia, vol 1 April 1967, Cornell University, 1967
5. The Languages of Indonesian Politics, B.R. Anderson, Indonesia, vol 1 April 1966, Cornell University, 1966

No comments:

Post a Comment

Sampai jumpa lagi...

Sampai jumpa lagi...